Yang Berbeda dalam Revisi KUHAP terkait Pemeriksaan dan Penangkapan Tersangka

Perubahan Penting dalam Revisi KUHAP yang Sedang Dibahas

Pada 26 Maret 2025, detik.com mengungkapkan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas di DPR RI, membawa sejumlah perubahan terkait aturan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan.

Larangan Penggeledahan di Beberapa Lokasi

• Lokasi yang Dilindungi: Penyidik dilarang melakukan penggeledahan di ruang yang sedang digunakan untuk sidang legislatif, ibadah/keagamaan, atau sidang pengadilan.

• Perubahan dari KUHAP Lama: Meskipun larangan ini tidak baru, revisi KUHAP lebih detail dalam menyebut lokasi-larangan tersebut.

Aturan Penangkapan dalam Draf Revisi

• Minimal 2 Alat Bukti: Penangkapan harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti.

• Surat Perintah Kepada Tersangka: Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan perintah penangkapan kepada tersangka, termasuk alasan dan uraian perkara.

Masa Penangkapan dan Penahanan

• Hitungan Waktu Penahanan: Penahanan lebih dari 1 hari akan dihitung dalam masa penahanan, berbeda dengan KUHAP saat ini yang tidak mengaturnya secara spesifik.

• Pengecualian dan Perpanjangan: Draf revisi mengatur pengecualian dan batas maksimal penahanan oleh PPNS dan instansi tertentu.

CCTV di Ruang Penyidikan

• Pencegahan Kekerasan: Kamera pengawas (CCTV) diperkenalkan untuk mengurangi kasus kekerasan selama penyidikan, yang dapat digunakan dalam persidangan atas permintaan hakim.

Detail Penahanan dan Perpanjangan Waktu

• Alasan Penahanan: Penahanan dapat dilakukan atas sejumlah alasan, termasuk saat tersangka mengabaikan panggilan atau menghalangi proses pemeriksaan.

• Batasan Maksimal: Draf revisi mengatur batas maksimal penahanan pada setiap tahap penyidikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Draf tersebut juga memberi penjelasan mengenai penahanan atas permintaan tersangka, serta batas waktu yang berbeda untuk penahanan oleh Mahkamah Agung dibandingkan dengan KUHAP saat ini.